Warga Diduga Serobot Lahan Pemprov DKI
Lahan kosong milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di Jl H. Lebar RT 06/01, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, diduga diserobot warga. Lahan seluas 8.000 meter persegi yang telah puluhan tahun dijadikan warga sebagai sarana olahraga tersebut diduga diserobot Wen Chie Siang. Bahkan, di lahan tersebut terpasang plang yang bertuliskan 'Tanah ini milik Wen Chie Siang'.
Kalau ada pihak lain yang mengklaim, maka masalahnya harus diselesaikan lewat jalur hukum
Yaman (50), Ketua RW 01, Kelurahan Meruya Utara, mengatakan, lahan lapangan sepak bola yang dinamakan Ki Amat itu merupakan lahan milik Pemprov DKI. Hal itu dibuktikan, pada 18 Maret lalu Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat, pernah melakukan penertiban bangunan yang berdiri di dalam lahan tersebut lantaran tak memiliki izin. Pasca penertiban, di lahan tersebut langsung dipasang lima plang yang bertuliskan milik Pemprov DKI.
“Pemkot Jakarta Barat pernah membongkar bangunan bedeng yang ada di dalam lahan tersebut pada bulan Maret 2014. Tapi, pasca pemasangan plang tersebut tidak lagi pernah dikontrol hingga kini saat ini sudah dipagar cukup tinggi,” ujar Yaman, Selasa (3/6).
Lahan Warga Kampung Kandang Dibayar BertahapMenurut Yaman, jika benar lahan tersebut milik Pemprov, dirinya meminta agar Pemkot Jakarta Barat serius menjaga dan mempertahankan lahan tersebut. “Ya kalau memang lahan tersebut aset Pemrov DKI, Pemkot Jakarta Barat harus kembali membongkarnya dan jangan dibiarkan direbut orang. Sampai saat ini kami juga tidak tahu lahan tersebut mau dibuat apa oleh oknum tersebut,” harapnya.
Walikota Jakarta Barat, Anas Effendi, saat dikonfirmasi menegaskan, segera meminta pihak Sudin Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) untuk mengambil tindakan. “Saya akan perintahkan Kasudin P2B untuk menindaknya,” ucap Anas.
Selain itu, tambah Anas, pihaknya tengah melakukan pengkajian terhadap bukti-bukti mengenai lahan tersebut, apakah memang sebagai aset Pemprov DKI atau bukan. “Kalau ada pihak lain yang mengklaim, maka masalahnya harus diselesaikan lewat jalur hukum,” tandas Anas.
